ApoBroeNews.Biz.id -- Jakarta,Mengutip pernyataan keras Faisal Lohy,pernyataannya bisa dibaca bukan sekadar emosi,tetapi sebagai alarm keras terhadap potensi penyimpangan dalam proyek negara berskala besar seperti MBG.Akibat Dampak Dari Proyek MBG Sehingga Rakyat Indonesia Marah'(Murka)Dalam Tudingan terhadap Dugaan Kuat Sebab Utama Memiliki Pemimpin Negara Yang di Anggap Plin-plan tidak Pro ke Rakyat Indonesia Selalu di anggap Pidatonya hanya Omon-omon belaka bak Angin Segar Tanpa Bukti Fakta Nyata,di kutip pernyataan keras Faisal Lohy Via Facebook Lintas Berita Pada Minggu(29/03/2026)
Pertama,logika dasarnya sederhana: semakin besar anggaran,semakin besar peluang korupsi. Program seperti MBG yang melibatkan dana publik dalam jumlah besar, distribusi luas, dan banyak aktor pelaksana, dari pusat hingga daerah, membuka banyak celah. Dalam sejarah pengelolaan proyek negara di Indonesia,kebocoran anggaran bukan hal baru.
Dari bansos hingga proyek infrastruktur, pola yang sama sering terulang: markup, proyek fiktif, hingga permainan vendor. Dalam konteks ini, menyebut MBG sebagai “potensi proyek korupsi nasional” bisa dianggap sebagai bentuk kewaspadaan ekstrem, bukan sekadar tuduhan kosong.
siapa pengelolanya,bagaimana mekanisme pengawasan, dan bagaimana evaluasi dilakukan. Ketika informasi tidak terbuka, kecurigaan menjadi wajar.Dalam logika ini, pernyataan keras justru berfungsi sebagai tekanan agar pemerintah membuka data lebih luas.
Ketiga, ada dimensi politik anggaran. Program seperti MBG rentan dijadikan alat pencitraan atau kepentingan kekuasaan. Ketika sebuah program lebih sering dipromosikan secara politis dibandingkan dibuktikan hasilnya secara objektif, publik bisa melihatnya sebagai proyek yang “dipaksakan”.
Dari sini muncul persepsi bahwa tujuan utamanya bukan kesejahteraan,melainkan distribusi anggaran yang sarat kepentingan.
Keempat, perbandingan dengan korupsi bisa dimaknai secara simbolik: Faisal ingin mengatakan bahwa dampak program yang tidak tepat sasaran bisa sama merugikannya dengan korupsi itu sendiri.
Jika anggaran triliunan tidak menghasilkan perubahan signifikan,maka secara substansi itu adalah pemborosan uang negara,Bukan Recopusing dan Efisiensi yang dalam kacamata publik awam,tidak jauh berbeda dari Praktik korupsi marak terjadi di Indonesia tanpa ada pencegahan sejak dini.
Kesimpulannya,Defisit Neraca Anggaran Negara APBN tingkat Pusat dan berdampak ke Sumber APBD Daerah Se-Indonesia terkuras di Anggaran Proyek MBG,kita bisa melihat pernyataannya sebagai bentuk kritik radikal terhadap sistem pengelolaan anggaran negara,yang tak di pikirkan oleh Prabowo sebagai bentuk Alarm Penting bahwa Seluruh Rakyat Indonesia Muak akan maraknya Aksi Dashyat Koruptor kian nyata di lingkaran Pemerintah Pusat dan Daerah Se-Indonesia melaksanakan proyek MBG elastisitas Korupsi Proyek Menjamur.
Ia mungkin berlebihan secara bahasa, tetapi menyentuh kekhawatiran yang nyata: bahwa tanpa transparansi, pengawasan ketat, dan evaluasi berbasis data, program sebesar MBG berisiko menjadi ladang penyimpangan, bukan solusi.
Liputan:*E'en Nst-Tim Redaksi Media-C45T*