ApoBroeNews.Biz.id -- Jakarta,Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman,melontarkan tantangan terbuka kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia agar seluruh pemasukan dari penerbitan dan perpanjangan SIM serta STNK diaudit secara menyeluruh.
Rapat dengar pendapat (RDP) antara Benny K.Harman dan Kakorlantas Polri yang menyinggung soal audit pemasukan dari SIM dan STNK dilaksanakan pada hari Rabu, 4 Desember 2024 di ruang rapat Komisi III DPR RI
Dalam rapat kerja bersama Kakorlantas Polri, Benny menilai sistem perpanjangan SIM dan STNK saat ini justru menjadi beban berat bagi masyarakat kecil,terutama warga di daerah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur(NTT).
Menurutnya,layanan yang seharusnya bersifat pelayanan publik malah terasa seperti pungutan rutin membebani Rakyat Indonesia dan tidak transparan kemana Anggaran nya.
Ia mengungkapkan,warga di daerah kerap harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperpanjang SIM atau STNK. Ironisnya, kendala teknis seperti mesin rusak sering membuat proses itu berlarut-larut.
Biaya yang dikeluarkan Rakyat Indonesia Selama ini pun tidak sedikit bahkan bisa setara dengan harga tiket pesawat ke Jakarta, Publik bertanya kemanakah perginya Uang tersebut.
“Bayangkan,hanya untuk memperpanjang SIM, masyarakat harus mengeluarkan biaya besar setiap tahun, padahal SIM-nya masih layak dan tidak bermasalah,” ujar Benny.
Lebih jauh,ia menyinggung potensi pemasukan dari perpanjangan SIM yang disebutnya bisa mencapai triliunan rupiah. Menurutnya,kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar PUBLIK",apakah orientasi layanan benar-benar untuk masyarakat,"atau justru untuk pendapatan institusi POLRI?
Benny juga mengkritisi kewajiban penggantian pelat nomor kendaraan secara berkala. Ia menilai aturan tersebut tidak masuk akal jika pelat lama masih dalam kondisi baik,dan justru menguntungkan pihak-pihak tertentu di luar kepentingan publik.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo MSi Wajib menjawab pertanyaan Rakyat Indonesia dan Trasparan ke Publik tentunya akan ada Solusinya terkait Anggaran Pendapatan POLRI selama ini Triliunan rupiah.
Sebagai solusi,Benny mengusulkan agar mulai tahun anggaran 2025, biaya administrasi perpanjangan SIM dan STNK dihapuskan.
Selain itu,ia mendesak dilakukan audit total terhadap aliran dana dari penerbitan SIM,STNK,dan pelat nomor kendaraan agar transparansi dan keadilan bagi masyarakat benar-benar terwujud.
Liputan:*E'en Nst --Tim Redaksi Media-C45T*